Transisi energi menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, sebuah laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa kesiapan desa sebagai ujung tombak pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Melalui laporan Village Energy Transition Readiness Index 2026, CELIOS dan Greenpeace mengukur kesiapan desa dan kelurahan di seluruh Indonesia dalam mendukung transisi menuju energi bersih. Penilaian dilakukan menggunakan data Potensi Desa (PODES) tahun 2021 dan 2024 dengan tiga dimensi utama, yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi lokal, serta kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa kemajuan transisi energi di tingkat desa masih berlangsung secara tidak merata.

Ketimpangan Wilayah Masih Menjadi Tantangan Utama

Laporan tersebut mengungkap bahwa sepanjang periode 2021–2024, hanya sebagian kecil provinsi yang mengalami peningkatan kesiapan transisi energi. Sebaliknya, mayoritas wilayah justru menunjukkan penurunan indeks kesiapan. Kawasan perkotaan dan daerah dengan investasi besar seperti DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan, sementara wilayah pedesaan dan kawasan Indonesia Timur masih tertinggal jauh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya, investasi, dan infrastruktur energi bersih masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Akibatnya, desa-desa yang sebenarnya memiliki potensi energi terbarukan justru belum mampu memanfaatkannya secara optimal.

Potensi Besar Energi Terbarukan Belum Dimanfaatkan Maksimal

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang melimpah, terutama dari tenaga surya dan sumber daya air. Namun, laporan tersebut menemukan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di tingkat desa masih sangat terbatas.

Salah satu temuan menarik adalah menurunnya pemanfaatan sumber daya air untuk pembangkit listrik skala desa. Jumlah lokasi yang memanfaatkan potensi tenaga air turun dari 1.272 lokasi pada 2021 menjadi 1.039 lokasi pada 2024. Padahal, energi mikrohidro dinilai sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat pedesaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada sektor energi surya, adopsi teknologi lebih banyak terjadi pada fasilitas publik seperti penerangan jalan, sementara penggunaan pada tingkat rumah tangga masih relatif rendah. Tingginya biaya investasi awal serta minimnya insentif menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan energi surya di masyarakat. Di sisi lain, dominasi subsidi energi fosil masih membuat energi terbarukan kurang kompetitif bagi masyarakat desa.

Ketahanan Ekonomi Menentukan Keberhasilan Transisi Energi

Laporan ini juga menegaskan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur. Ketahanan ekonomi desa menjadi faktor yang sangat menentukan.

Daerah-daerah yang berhasil mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memiliki ekonomi lokal yang lebih beragam cenderung menunjukkan tingkat kesiapan transisi energi yang lebih tinggi. Provinsi seperti DI Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat menjadi contoh wilayah yang mampu memperkuat ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan sistem energi.

Sebaliknya, desa-desa yang masih bergantung pada sektor ekstraktif dan memiliki keterbatasan aktivitas ekonomi produktif menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengadopsi energi bersih.

Kapasitas Tata Kelola Meningkat, Implementasi Masih Tertinggal

Kabar baiknya, kapasitas pemerintahan desa mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun peningkatan tersebut belum secara otomatis menghasilkan pengembangan energi terbarukan yang lebih luas.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dengan implementasi program energi bersih di lapangan. Dengan kata lain, banyak pemerintah desa yang telah memiliki kemampuan administratif yang lebih baik, tetapi belum didukung oleh kebijakan, pendanaan, maupun insentif yang memadai untuk mendorong proyek energi terbarukan.

Transisi Energi Harus Dimulai dari Desa

Salah satu pesan utama dari laporan ini adalah bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur berskala besar. Desa perlu ditempatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat.

Masih terdapat ribuan wilayah di Indonesia yang belum menikmati akses listrik yang memadai. Di saat yang sama, banyak desa memiliki potensi energi terbarukan yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan energi berbasis komunitas menjadi penting untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.

Untuk mempercepat transisi energi yang inklusif, CELIOS dan Greenpeace merekomendasikan penguatan ekonomi desa, peningkatan kapasitas pembiayaan dan kelembagaan lokal, pengalihan sebagian subsidi energi fosil menuju energi terbarukan, serta pengembangan pembangkit energi berbasis komunitas seperti PLTS dan PLTMH.

Transisi energi bukan hanya persoalan mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Lebih dari itu, transisi energi adalah upaya membangun sistem pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Temuan dalam Village Energy Transition Readiness Index 2026 menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar dalam kesiapan transisi energi di tingkat desa. Tanpa kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan akses pembiayaan, dan mendorong partisipasi masyarakat, transisi energi berisiko hanya dinikmati oleh wilayah yang sudah maju. Masa depan energi bersih Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan desa-desa di seluruh nusantara untuk menjadi bagian aktif dalam proses transformasi tersebut.

JK